Dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, dikenal dua jenis upaya hukum yang dapat diajukan ke pengadilan oleh pihak yang merasa haknya perlu ditegakkan, yaitu gugatan dan permohonan. Meski keduanya merupakan sarana untuk memperoleh keadilan, keduanya memiliki perbedaan mendasar dari segi bentuk, dasar hukum, prosedur, hingga akibat hukumnya. Memahami perbedaan ini sangat penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengajukan perkara ke pengadilan, yang dapat berakibat pada penolakan perkara karena salah bentuk.

1. Gugatan

Gugatan adalah tindakan hukum yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat di hadapan pengadilan, karena adanya sengketa perdata yang menyangkut hak dan kewajiban. Dalam gugatan, terdapat dua pihak yang bersengketa, yaitu penggugat dan tergugat.

Gugatan biasanya digunakan dalam perkara-perkara seperti:

• Sengketa utang-piutang
• Sengketa waris
• Wanprestasi (ingkar janji)
• Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)

Contoh Gugatan:

Seorang pengusaha menggugat rekan bisnisnya karena tidak memenuhi isi kontrak kerja sama. Dalam hal ini, ada sengketa antara dua pihak, sehingga diajukan dalam bentuk gugatan.

2. Permohonan

Permohonan adalah permintaan kepada pengadilan oleh pemohon untuk menetapkan atau mengesahkan suatu keadaan hukum tertentu. Permohonan tidak mengandung sengketa, dan umumnya bersifat voluntair (sukarela).

Permohonan digunakan untuk perkara-perkara seperti:

• Permohonan pengesahan nikah
• Permohonan ganti nama
• Permohonan perwalian
• Permohonan penetapan ahli waris

Contoh Permohonan:

Seseorang mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan ahli waris agar dapat mencairkan harta warisan di bank. Karena tidak ada pihak yang disengketakan, maka digunakan mekanisme permohonan.

Kesimpulan

Memilih antara gugatan dan permohonan bergantung pada apakah terdapat sengketa antar pihak. Jika ada sengketa yang harus diputuskan, maka digunakan gugatan. Jika hanya membutuhkan penetapan atau pengesahan oleh pengadilan tanpa adanya lawan, maka digunakan permohonan. Pemahaman yang benar mengenai perbedaan ini sangat penting untuk menempuh jalur hukum yang sesuai dan efektif dalam penyelesaian persoalan perdata di Indonesia.